Kota Solo kini tengah menikmati dampak positif dari menjamurnya kedai kopi modern. Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengungkapkan bahwa fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dengan proyeksi mencapai Rp 20 miliar per tahun hanya dari sektor kedai kopi baru. Tercatat ada 174 kedai kopi baru yang telah beroperasi di kota tersebut.
Menurut Respati, angka Rp 20 miliar ini baru berasal dari sektor usaha kedai kopi kekinian, belum termasuk kontribusi dari berbagai usaha kuliner ikonik Solo lainnya seperti warung sate buntel Pak Manto atau gudeg. Ia menekankan bahwa pajak restoran dan hotel menjadi tulang punggung APBD Solo, yang membiayai program-program publik esensial. "Anggaran kesehatan kita itu Rp 500 miliar, anggaran pendidikan juga Rp 500 miliar. Kalau bukan dari pajak (restoran dan hotel), dari mana lagi? Ini uang masyarakat yang kembali ke masyarakat," ujar Respati dalam podcast GendurasadetikJateng pada Senin (25/5/2026).
Selain mendongkrak PAD, pesatnya pertumbuhan kedai kopi juga mencerminkan tingginya perputaran ekonomi di Solo. Data Bank Indonesia (BI) di awal tahun 2026 menunjukkan bahwa nilai transaksi digital menggunakan QRIS di Kota Solo mencapai Rp 1 triliun hanya dalam satu bulan. "Perputaran QRIS di Januari 2026 di awal tahun jumlah transaksinya adalah 1 triliun dari QRIS. Berarti dia kan berarti transaksi kecil Rp 1 triliun berarti kan perputarannya luar biasa," jelas Respati.
Menanggapi spekulasi terkait "pencucian uang" yang kadang menyertai perputaran dana besar, Respati dengan tegas membantahnya. Ia menjelaskan bahwa indikator pencucian uang adalah warung yang sepi namun mampu bertahan lama. Namun, kedai-kedai kopi di Solo justru "ramai semua, riil," menunjukkan aktivitas ekonomi yang sehat. "Saya kemarin ketemu teman-teman pengusaha, mereka bilang, 'Mas, kalau cuci uang numpaknya Lamborghini Mas, ini numpaknya NMax,'" imbuh Respati dengan nada humor.
Terkait penggunaan jalur City Walk Slamet Riyadi yang sempat menimbulkan kesan "dikuasai" pebisnis kopi, Respati memastikan telah ada kesepakatan. Para pelaku usaha diperbolehkan berjualan hingga ke depan, namun hanya dalam satu garis dan pada jam-jam tertentu. Hal ini dilakukan untuk tetap menghormati fungsi utama kawasan tersebut sebagai jalur pedestrian, mencontoh konsep Orchard Road di Singapura. "Kami sepakat dengan semua pelaku usaha, ayo boleh berjualan sampai ke depan tapi hanya satu garis. Kedua, di jam-jam tertentu. Kita menghormati para pejalan kaki bahwa ini fasilitas publik," pungkasnya.