Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan rasa terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas keputusan partai tersebut untuk berada di luar barisan pemerintahannya. Ungkapan terima kasih ini diucapkan langsung oleh Presiden Prabowo saat menutup pidato pandangan pemerintah mengenai ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun 2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (20/5/2026).
Menanggapi hal tersebut, pakar politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman, menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo memiliki landasan politik yang sangat kuat. Saat dihubungi pada hari Kamis (21/5/2026), Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Undip ini menjabarkan ada tiga aspek utama yang menjadi alasan di balik ucapan terima kasih tersebut.
Aspek pertama adalah konsistensi PDIP dalam menjaga nalar demokrasi di Indonesia. Di tengah pesimisme dan analisis kemunduran kualitas demokrasi, PDIP tetap bertahan di luar pemerintahan. Sikap ini dinilai penting karena saat ini sekitar 72 persen kursi partai di DPR sudah bergabung mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.
Aspek kedua berkaitan erat dengan kondisi keuangan atau fiskal negara. Wahid memaparkan bahwa kabinet Prabowo-Gibran saat ini tergolong gemuk sebagai konsekuensi logis dari adanya pembagian kekuasaan (*power sharing*), yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional. Dengan tetap menjadi oposisi, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini tidak menjadi beban tambahan bagi partai koalisi maupun anggaran negara.
Aspek ketiga adalah fungsi kontrol kebijakan yang dijalankan oleh PDIP dinilai masih profesional dan proporsional. Pengawasan yang dilakukan oleh PDIP sejauh ini tidak terlalu keras, sehingga kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh pemerintah masih dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Lebih lanjut, Wahid berpendapat ucapan terima kasih tersebut bukan merupakan isyarat bahwa Prabowo ingin menarik PDIP untuk masuk ke koalisi pemerintahan. Menurutnya, komposisi koalisi yang ada saat ini sudah cukup agar tidak terjadi kelebihan dosis kekuasaan. Selain itu, PDIP dinilai memiliki perjalanan sejarah yang panjang sebagai penyeimbang luar pemerintah yang sekaligus mampu memperkuat konsolidasi internal partai mereka.
Dilansir dari berbagai sumber.