Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) telah memulai asesmen terhadap anak-anak yang tinggal di Padepokan Padang Ati, Pekalongan, menyusul dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pengasuhnya. Hingga saat ini, sekitar 100 santriwati telah menjalani proses identifikasi dan asesmen awal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng, Ema Rachmawati, menjelaskan bahwa proses ini bertujuan untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan pendampingan bagi para korban. "Kemarin (Sabtu, 30/5), sudah diperiksa sekitar 100 anak. Tetapi itu bukan pemeriksaan sebagai saksi, melainkan identifikasi yang dilakukan oleh UPTD kami bersama UPTD Kota Pekalongan," ujar Ema kepada detikJateng.
Ema menambahkan bahwa asesmen dilakukan untuk memetakan kondisi anak-anak dan menentukan bentuk pendampingan yang sesuai. Namun, jenis pendampingan lanjutan masih menunggu rampungnya hasil asesmen secara keseluruhan. "Kebutuhannya apa saja. Kan belum rampung semua," ucapnya.
Proses asesmen ini menemui beberapa tantangan, salah satunya adalah sebagian anak telah dipulangkan oleh orang tua mereka setelah kasus ini mencuat. Selain itu, menurut Ema, tidak mudah untuk masuk lebih dalam ke lingkungan padepokan. "Meski sudah ada polisi, tidak mudah masuk ke lingkungan kayak gitu. Kita lihat sendiri, sudah jelas yang mengaku sebagai kiai sudah melakukan kayak gitu (kekerasan seksual), orang-orang pada menciumi tangannya," jelas Ema.
Pihak Pemprov Jateng juga mengungkapkan bahwa salah satu korban yang tengah didampingi diketahui telah melahirkan. Saat ini, anak korban berada di Banjarnegara dan masih mendapatkan pendampingan intensif dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memastikan bahwa kehamilan tersebut bukan karena hal-hal gaib, melainkan akibat dari kekerasan yang dialami.
Sebelumnya, pada Rabu (27/5), polisi telah menangkap AKF (54), pimpinan Padepokan Padang Ati Pekalongan, terkait kasus pencabulan. Sebanyak enam santriwati telah melaporkan diri sebagai korban. Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, menyatakan bahwa pihaknya melakukan penanganan intensif setelah menerima laporan dari para korban yang diduga mengalami pelecehan seksual, dengan laporan datang dari berbagai wilayah di Pantura termasuk Semarang.
Riki menjelaskan bahwa kasus ini awalnya sulit terungkap lantaran para korban merasa takut dan diduga mendapat intimidasi sehingga enggan melapor. Polisi kemudian melakukan pendekatan kepada keluarga korban hingga akhirnya sejumlah korban mulai berani memberikan keterangan. "Korban sebelumnya tidak berani melapor karena mungkin diancam oleh pelaku ataupun teman-teman santri yang lain. Akhirnya anggota kami melakukan pendekatan sehingga mereka berani speak up," pungkasnya.